Jaga APBD 2026 Tetap Sehat, Pemprov Jateng Genjot Pendapatan dan Perketat Belanja

KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah penguatan fiskal untuk memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap optimal di tengah dinamika ekonomi dan tantangan pendapatan daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut realisasi belanja daerah pada 2025 menjadi salah satu yang terbaik di Pulau Jawa. Hingga 31 Desember 2025, pendapatan daerah tercatat Rp23,76 triliun, sementara belanja mencapai Rp23,87 triliun. Meski terjadi selisih belanja Rp109,24 miliar, kondisi keuangan tetap terjaga berkat pembiayaan neto Rp576,95 miliar sehingga kas daerah masih mencatat sisa anggaran Rp467,70 miliar.

Berkaca dari capaian tersebut, Luthfi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat efisiensi serta memprioritaskan program yang benar-benar mendesak pada 2026.

“Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga,” ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA 2025 dan percepatan pelaksanaan APBD 2026 di Semarang, Selasa, 10 Februari 2026.

Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus tepat sasaran guna menghindari defisit dan pemborosan. Selain itu, piutang pajak dari sektor opsen pajak juga diminta segera diselesaikan.

Pemprov juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan kinerja agar memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi Pemprov, bukan untuk Gubernur atau Sekda secara pribadi. Orientasinya harus hasil untuk kemakmuran masyarakat,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menambahkan, percepatan pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi faktor penting menjaga kesehatan fiskal. Pada 2025, realisasi pendapatan mencapai 96,38 persen dari target.

Namun, ia mengakui adanya tekanan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat perlambatan ekonomi serta kebijakan pembebasan biaya BBNKB untuk kendaraan listrik.

Untuk menjaga keseimbangan fiskal 2026, Pemprov menyiapkan penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar melalui dua strategi. Pertama, optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dengan meninjau ulang seluruh program kerja OPD tanpa mengurangi target kinerja utama.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif. (*)