Kolaborasi Pemprov dan Pengembang, Backlog Rumah di Jateng Turun 274 Ribu Unit dalam Setahun
Backlog Rumah di Jateng Berkurang 274.514 Unit
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM — Kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Jawa Tengah berkurang signifikan sepanjang 2025. Melalui kolaborasi pemerintah daerah bersama asosiasi dan pengembang perumahan, sebanyak 274.514 unit rumah berhasil dipenuhi dalam setahun.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan, pada awal 2025 backlog perumahan di wilayahnya mencapai 1.332.968 unit. Setelah berbagai upaya dilakukan, jumlah tersebut menurun sehingga tersisa sekitar 1.058.454 unit.
“Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” ujar Luthfi saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menegaskan, percepatan penanganan backlog menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), rehabilitasi, serta pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Luthfi berharap asosiasi dan para pengembang turut aktif menyediakan hunian yang terjangkau dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” katanya.
Meski mendorong percepatan pembangunan, ia mengingatkan agar pengembangan perumahan tetap memperhatikan ketersediaan lahan dan tidak mengalihfungsikan lahan sawah dilindungi. Seluruh proyek juga harus disesuaikan dengan tata ruang dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jateng Hermawan Mardiyanto menyebut dukungan Pemprov sangat membantu percepatan penyediaan rumah layak huni. REI Jateng secara berkala melakukan evaluasi bersama gubernur setiap tiga bulan untuk memantau progres program 3 juta rumah.
“Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) turut mempercepat realisasi pembangunan perumahan di daerah. (*)
