Luthfi Minta ASN Jadi Problem Solver dan Perkuat Kolaborasi
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk berperan sebagai pemecah masalah bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Luthfi menegaskan bahwa birokrasi pemerintah harus hadir sebagai pelayan masyarakat.
Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bekerja cepat, responsif, adaptif, serta mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” kata Luthfi.
Ia menekankan, ASN tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu menyelesaikan permasalahan publik secara konkret agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Luthfi, tantangan pembangunan di Jawa Tengah yang kompleks tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sektoral.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah membangun kerja sama tim agar setiap persoalan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Ia mencontohkan, dalam menghadapi bencana seperti banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, maupun persoalan sosial, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai peran masing-masing.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujar Luthfi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keselarasan arah pembangunan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Luthfi menambahkan, pembangunan Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya yang harus diperkuat secara menyeluruh.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, ia menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, serta penerapan sistem merit dalam birokrasi.
Ia memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan harus didasarkan pada kompetensi, bukan praktik titipan.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Ia menyebut, seluruh upaya tersebut bertujuan membangun birokrasi yang bersih, profesional, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, melaporkan bahwa forum tersebut diikuti oleh jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN Pemprov Jawa Tengah, baik secara langsung maupun daring.
Forum ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat visi birokrasi dalam menjalankan program prioritas pembangunan di Jawa Tengah. (*)
