Pokir DPRD 2027 Ditetapkan, Pemkot Semarang Pastikan Aspirasi Warga Terwujud dalam Program Prioritas
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang menerima dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Semarang Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Rabu (3/6).
Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, hadir mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, untuk mengikuti agenda penetapan sekaligus menerima dokumen yang memuat berbagai aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan arah pembangunan daerah.
Dalam sambutan Wali Kota Semarang yang dibacakannya, Iswar menegaskan bahwa Pokir DPRD merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui berbagai mekanisme, mulai dari reses, kunjungan lapangan, dialog dengan warga hingga pengamatan langsung terhadap kondisi di berbagai wilayah Kota Semarang.
"Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan hasil dari proses panjang mendengarkan warga melalui reses, kunjungan lapangan, dialog dengan warga, serta pengamatan langsung terhadap berbagai persoalan dan potensi di setiap wilayah Kota Semarang. Karena itu, Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah cerminan suara warga yang harus kita tempatkan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah," ujar Iswar saat membacakan sambutan Wali Kota Semarang.
Ia juga menyampaikan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
Menurutnya, setiap usulan yang masuk akan dikaji secara cermat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan regulasi maupun kemampuan fiskal daerah.
"Penyelarasan tersebut bukan untuk mengurangi substansi aspirasi warga, melainkan untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memiliki daya ungkit yang lebih besar, saling terhubung, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi warga. Tema prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2027 adalah 'Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Produk Unggulan Daerah'," tambahnya.
Selain membahas penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal, laporan kedewanan juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar perkotaan yang masih menjadi perhatian.
Pemerintah Kota bersama DPRD berkomitmen untuk tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat penanganan isu lingkungan seperti banjir dan pengelolaan sampah yang menjadi tantangan rutin Kota Semarang.
"DPRD menghadirkan aspirasi warga, Pemerintah Kota menerjemahkannya menjadi kebijakan dan program, sementara warga menjadi pelaku utama yang menghidupkan pembangunan itu sendiri. Semangat kemitraan yang selama ini terjalin dengan baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Semarang harus terus kita rawat," pungkas Iswar. (*)
