KONTENSEMARANG.COM – Upaya memperbaiki kondisi kawasan pesisir utara Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove dan penanganan abrasi. Pemerintah juga mulai memberi perhatian terhadap persoalan sanitasi, terutama masih terbatasnya akses masyarakat terhadap jamban layak.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan jamban serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Program ini dirancang agar berjalan beriringan dengan upaya pemulihan ekosistem mangrove.
Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, mengungkapkan bahwa hasil survei menunjukkan masih ada masyarakat pesisir yang mengalami kesulitan mendapatkan akses jamban.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memetakan kebutuhan sanitasi sekaligus menentukan kawasan yang perlu mendapat penanganan lebih dahulu.
Hal itu disampaikan Sriyanto dalam kegiatan bertema "Dengan Semangat Asta Cita Pesisir Utara Bersih Sanitasinya Lestari Mangrovenya" yang berlangsung di Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jumat (6/11/2026).
"Jambanisasi ini memang hal yang harus kita pikirkan karena dari survei, masyarakat pesisir itu masih agak kesulitan terhadap masalah jamban," kata Mayjen TNI Sriyanto.
Sriyanto menyebutkan, BPGMN telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur untuk menyiapkan langkah tindak lanjut.
Pelaksanaan program juga direncanakan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang berkepentingan.
Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah masih mengumpulkan data mengenai kebutuhan sanitasi di sejumlah wilayah pesisir. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi prioritas dan pola pendampingan bagi masyarakat.
"Kita dalam tahap sekarang adalah mengidentifikasi semua kebutuhan di daerah pesisir. Nanti kita membuat prioritas dan nanti kita buat pendampingan," ujarnya.
Program Jambanisasi Berjalan Bersama Pemulihan Mangrove
Sriyanto menerangkan, pembangunan fasilitas sanitasi akan diupayakan menjadi bagian dari kegiatan rehabilitasi mangrove. Dengan demikian, wilayah yang menjadi sasaran pemulihan ekosistem juga mendapat perhatian dalam pemenuhan kebutuhan jamban bagi penduduknya.
"Di mana itu ada kegiatan untuk pemulihan mangrove, di situ juga nanti kita akan ada proyek jambanisasi. Kita harap kita seiring sejalan," katanya.
Ia menegaskan, kerja sama lintas lembaga diperlukan agar penataan kawasan pesisir memberikan hasil yang menyeluruh. Menurutnya, pemulihan lingkungan tidak cukup hanya menyasar ekosistem, tetapi juga perlu disertai perbaikan kondisi permukiman dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Kepala BPGMN, Prof. Satyawan Pudyatmoko, turut menyoroti pentingnya sanitasi dasar dalam mendukung kesehatan warga yang tinggal di kawasan pesisir.
Saat mengunjungi Desa Kartika Jaya, pihaknya juga melihat langsung fasilitas sanitasi yang tersedia. Peninjauan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merancang pelaksanaan program di wilayah lain.
"Untuk lebih menjaga kesehatan warga pesisir, maka program sanitasi seperti pembuatan MCK ini juga menjadi salah satu program yang akan kita kerjakan tentu saja bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan desa, filantropi misalnya dan juga dengan kementerian-kementerian lain," kata Prof. Satyawan.
Satyawan menjelaskan, kondisi dan kebutuhan sanitasi di setiap daerah tidak selalu sama. Berdasarkan keterangan kepala desa, sebagian besar kebutuhan MCK di Desa Kartika Jaya telah terpenuhi. Meski demikian, masih ada dua kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.
Oleh sebab itu, pemetaan kondisi di lapangan menjadi langkah penting sebelum pemerintah menetapkan jumlah maupun jenis fasilitas sanitasi yang akan dibangun. Pendekatan tersebut diharapkan membuat program lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Akses Sanitasi Layak sebagai Dasar Peningkatan Kualitas Hidup
Dukungan terhadap program pemenuhan sanitasi dasar juga datang dari Ketua Umum Garuda Nusantara 08 Indonesia Emas (GN 08), Agus S Winarto.
Agus menyampaikan bahwa organisasinya telah menaruh perhatian pada persoalan sanitasi sejak 2014. Ia menilai, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk menunjang kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas.
Ia juga mengaitkan pemenuhan sanitasi dasar dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam agenda tersebut, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah terbukanya akses air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat.
"Nah karena pemerintah pusat sudah approve (setuju) terkait usulan salah satu poin dalam SDGs tersebut, yakni sanitasi dasar, kita mencoba untuk memasukkan pada level provinsi dan kota madya," ungkap Agus Winarto.
Menurut Agus, sanitasi yang layak harus menjadi salah satu dasar dalam pembangunan masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan juga berperan dalam menjaga kesehatan penduduk serta kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal. (*)
