Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini sudah mencapai 19,8 persen.
Sementara itu, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional pada 2029 berada di kisaran 14-15 persen. Dengan demikian, masih diperlukan upaya penurunan sekitar empat persen dalam kurun waktu yang tersedia.
Eddy menilai komitmen kepala daerah dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam percepatan penanganan stunting. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut gizi, lingkungan, sanitasi, infrastruktur, dan berbagai bidang lainnya.
"Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, menyebut persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Pemerintah juga akan mengintegrasikan upaya penanganan stunting dengan program makan bergizi gratis (MBG), terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Sinergi kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat intervensi di daerah, sekaligus membantu pemanfaatan sasaran penerima manfaat sesuai dengan tujuan pelaksanaan MBG. (*)
