KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menjadi contoh dalam upaya percepatan penanganan tengkes atau stunting di Jawa Tengah.
Kedua daerah tersebut dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga berada di kisaran dua persen. Praktik baik yang diterapkan di Demak dan Kabupaten Semarang nantinya diharapkan dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa, 22 September 2026.
Data triwulan II 2026 menunjukkan prevalensi stunting Jawa Tengah berada di angka 9,93 persen. Meski terus mengalami penurunan sejak 2024, persoalan disparitas antarwilayah masih menjadi perhatian.
Sejumlah daerah masih mencatat angka prevalensi cukup tinggi, seperti Wonosobo 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen. Di sisi lain, Demak dan Kabupaten Semarang telah mencapai angka sekitar dua persen.
Atas kondisi tersebut, Luthfi meminta perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempelajari langkah yang telah dilakukan kedua daerah tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
“Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang," katanya.
Luthfi menekankan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan. Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menurut dia, tingginya angka stunting di sejumlah daerah dipengaruhi berbagai faktor. Beberapa di antaranya berkaitan dengan persoalan gizi, kondisi lingkungan, kebersihan, serta pola hidup masyarakat.
Karena itu, daerah dengan prevalensi stunting tinggi diminta melakukan pendataan secara akurat. Data yang valid diperlukan agar intervensi yang diberikan dapat menyasar kelompok yang tepat dan dilakukan secara berkelanjutan.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini sudah mencapai 19,8 persen.
Sementara itu, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional pada 2029 berada di kisaran 14-15 persen. Dengan demikian, masih diperlukan upaya penurunan sekitar empat persen dalam kurun waktu yang tersedia.
Eddy menilai komitmen kepala daerah dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam percepatan penanganan stunting. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut gizi, lingkungan, sanitasi, infrastruktur, dan berbagai bidang lainnya.
"Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, menyebut persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Pemerintah juga akan mengintegrasikan upaya penanganan stunting dengan program makan bergizi gratis (MBG), terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Sinergi kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat intervensi di daerah, sekaligus membantu pemanfaatan sasaran penerima manfaat sesuai dengan tujuan pelaksanaan MBG. (*)
