KONTENSEMARANG.COM – Pemulihan ekosistem mangrove menjadi salah satu upaya yang didorong Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut di kawasan pesisir utara Jawa Tengah.
Selain berfungsi mengurangi abrasi, keberadaan mangrove juga dinilai penting untuk menjaga ekosistem laut dan menopang mata pencaharian masyarakat pesisir.
Kepala BPGMN, Prof. Satyawan Pudyatmoko, mengatakan penguatan kawasan pesisir melalui pemulihan mangrove diperlukan sebagai langkah mitigasi terhadap dampak perubahan kondisi lingkungan, terutama kenaikan air laut yang mulai dirasakan hingga wilayah permukiman pedesaan.
Hal tersebut disampaikannya ketika mengunjungi Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jumat (6/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia berdiskusi dengan kepala desa setempat untuk mendengarkan berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir.
Menurut Satyawan, mangrove mempunyai fungsi ekologis yang penting karena mampu menjadi pelindung alami dari abrasi. Ekosistem ini juga menjadi habitat bagi berbagai biota laut yang memiliki nilai ekonomi, seperti ikan, udang, dan kepiting.
"Mangrove itu berperan sebagai benteng alami untuk menekan abrasi sekaligus juga untuk kegiatan perekonomian, misalnya dengan adanya tangkapan-tangkapan hasil laut seperti udang, seperti ikan, lalu kepiting dan lain sebagainya," kata Prof. Satyawan.
Ia menjelaskan, pelestarian mangrove perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah sistem *silvofishery*, yakni menggabungkan kegiatan tambak atau budidaya perikanan dengan keberadaan tanaman mangrove.
Melalui konsep tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa menghilangkan fungsi lingkungan di kawasan pesisir.
"Di sana tadi kita lihat bersama ini ada tambak yang saya kira ke depannya memang harus dipadukan antara tambak dengan mangrove atau dengan kata lain ada silvofishery agar perekonomian berjalan dengan baik, tapi lingkungan juga masih tetap terjaga," ujarnya.
Mangrove dan Giant Sea Wall Dikembangkan Bersamaan
Perlindungan kawasan Pantura dari ancaman kenaikan permukaan air laut juga direncanakan melalui perpaduan antara pemulihan ekosistem alami dan pembangunan infrastruktur pelindung pantai atau giant sea wall.
Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, menjelaskan bahwa penanaman mangrove merupakan bagian dari pendekatan nature-based solution yang dapat mendukung pembangunan tanggul laut.
Dengan kombinasi tersebut, perlindungan pesisir tidak hanya bertumpu pada konstruksi fisik, tetapi juga memanfaatkan kemampuan alam dalam menjaga kawasan pantai.
"Jadi, penanaman mangrove itu seperti nature-based solution ya. Jadi, tidak hanya semata-mata membangun dinding raksasa, tapi juga nanti dikombinasikan dengan penanaman mangrove," kata Mayjen TNI Sriyanto.
Ia menyebut wilayah Demak sebagai salah satu contoh pengembangan konsep perlindungan pesisir yang dapat dijadikan prototipe untuk penanganan kawasan Pantura pada masa mendatang.
Dalam pelaksanaannya, BPGMN telah menjalin koordinasi dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Kerja sama tersebut dilakukan untuk menyelaraskan berbagai langkah perlindungan pesisir, termasuk penanaman mangrove dan pembangunan tanggul laut.
Meski demikian, Prof. Satyawan mengingatkan bahwa penerapan kombinasi kedua pendekatan tersebut harus mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah.
Setiap kawasan pesisir memiliki kebutuhan perlindungan yang berbeda sehingga diperlukan analisis sebelum menentukan langkah penanganannya.
"Tentu nanti akan ada kombinasi mangrove, kombinasi dengan tanggul yang besar berdasarkan pada analisis di lokasi-lokasi yang mestinya nanti bisa sangat berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain," jelasnya.
Mangrove Berpotensi Dikembangkan Menjadi Produk Ekonomi
Selain memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir, ekosistem mangrove juga menyimpan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Satyawan mencontohkan buah tancang yang dapat diolah menjadi tepung sebagai bahan dasar pembuatan berbagai produk makanan, termasuk kue.
Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan melalui pendampingan agar masyarakat mampu mengolah hasil mangrove menjadi produk bernilai tambah.
"Misalnya dengan ekowisata, lalu ada tadi Pak Lurah mengatakan buah tancang yang bisa digunakan untuk tepung, lalu tepung dibuat untuk kue dan lain sebagainya. Nah, tentu potensi-potensi ekonomi ini harus kita gali dengan pendampingan yang kita lakukan secara terus-menerus dari Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional," jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemulihan mangrove tidak hanya ditentukan oleh kegiatan penanaman bibit. Proses perawatan dan pemeliharaan harus dilakukan secara konsisten agar tanaman dapat tumbuh optimal dan memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang.
Untuk itu, BPGMN berencana memperkuat pendampingan kepada masyarakat, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga pengembangan usaha ekonomi yang memanfaatkan potensi mangrove.
"Jadi, bukan hanya lingkungan yang baik, tetapi juga ekonomi yang baik," tegas Prof. Satyawan.
Senada dengan hal tersebut, Mayjen TNI Sriyanto menegaskan bahwa upaya menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove harus disertai pemberdayaan masyarakat.
Partisipasi warga menjadi faktor penting agar program perlindungan lingkungan dapat berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. (*)
