Ribuan Usulan Membanjiri Musrenbang Jateng, Nilainya Tembus Rp37,8 Triliun

KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menerima puluhan ribu usulan program dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2027. 

Tercatat sebanyak 37.054 usulan masuk dengan total nilai mencapai Rp37,8 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa mayoritas usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, dengan sektor infrastruktur sebagai yang paling dominan.

“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 28 April 2026.

Tak hanya infrastruktur desa, kebutuhan anggaran juga mencakup hibah, pembangunan sarana dan prasarana di kabupaten/kota, serta sektor pendidikan.

Dari sisi nilai, usulan terbesar tetap didominasi infrastruktur desa sebesar Rp13,1 triliun, disusul sarana-prasarana kabupaten/kota yang mencapai Rp12,5 triliun.

Sumarno menegaskan, keterbatasan anggaran Pemprov Jawa Tengah membuat seluruh usulan tersebut harus diseleksi secara cermat dan diprioritaskan sesuai kebutuhan daerah.

Menurutnya, besarnya jumlah usulan menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi dalam menyelaraskan aspirasi daerah dengan arah pembangunan jangka menengah.

Ia juga menambahkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat fleksibel dan terbuka untuk penyempurnaan melalui masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.

“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sumarno.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan bahwa Musrenbang harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.

“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.

Ia menyebut, berbagai masukan yang terkumpul akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan tahun 2027.

Meski demikian, pemerintah provinsi telah menetapkan prioritas utama pada penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.

Menurutnya, konsep pariwisata ke depan akan dikembangkan lebih luas, tidak hanya sebatas destinasi wisata, melainkan sebagai bagian dari ekosistem industri.

“Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.

Musrenbang ini melibatkan beragam elemen strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga perwakilan forum anak dan penyandang disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berlangsung inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Karena itu, kami berharap seluruh usulan yang masuk bisa diselaraskan dengan program prioritas provinsi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah,” tegasnya. (*)