DPRD Kota Semarang Dorong Percepatan Program MBG, OPD Diminta Perkuat Koordinasi

KONTENSEMARANG.COM - Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh penerima yang berhak.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, usai rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Korwil SPPG Kota Semarang, Senin (3/11).

“Rapat hari ini kami dorong untuk mempercepat program Presiden terkait MBG di Kota Semarang. Kami dari Komisi D mengundang beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, DLH, Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, serta Korwil SPPG Kota Semarang,” ujar Mualim.

Menurutnya, realisasi penerima manfaat program MBG di Kota Semarang baru mencapai sekitar 50 persen dari target. Karena itu, Komisi D meminta agar antar-OPD segera memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemenuhan target tersebut.

“Beberapa penerima manfaat di Kota Semarang ini belum menyeluruh, baru sekitar 50 persen. Kami minta antar-OPD saling koordinasi agar percepatan bisa dilakukan,” tegasnya.

Mualim mengungkapkan, sejumlah kendala di lapangan di antaranya masih ada pembangunan SPPG (Sarana Produksi Pangan Gizi) yang belum rampung dan belum semua memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan syarat penting bagi operasional dapur MBG.

“Sertifikat SLHS itu berkaitan dengan kondisi bangunan, instalasi IPAL, hasil uji laboratorium air, dan sanitasinya. Semua ini harus dicek dulu dan tidak boleh diterbitkan sebelum memenuhi tiga syarat utama itu,” jelasnya.

Ia meminta agar Korwil SPPG Kota Semarang berkoordinasi lebih intens dengan instansi terkait supaya proses pembangunan dan penerbitan sertifikat bisa diselesaikan sesuai aturan.

Selain itu, Mualim menekankan agar pelaksanaan MBG juga dapat menyerap tenaga kerja lokal dan melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan pangan seperti sayur, telur, dan beras.

“Kami ingin program ini juga bisa berdampak ekonomi. Jadi, bahan baku dari UMKM lokal, tenaga kerjanya juga terserap,” katanya.

Komisi D DPRD juga meminta Dinas Pendidikan memastikan data penerima manfaat benar-benar valid dan merata di seluruh wilayah Kota Semarang.

“Kami minta Dinas Pendidikan punya data yang lengkap. Jangan sampai dapur MBG belum tersebar merata. Setiap bulan akan kami evaluasi, bahkan kami akan turun langsung bersama instansi terkait,” imbuhnya.

Mualim menegaskan, pentingnya sinergi semua pihak agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antarinstansi.

“Kalau semua duduk bersama seperti ini, koordinasi akan lebih baik. Tadi kami sudah sepakat bersama, BGN dorong percepatan pembangunan, Dinas Kesehatan percepat penerbitan sertifikat SLHS, dan semuanya berjalan sesuai aturan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Arya Setya Novanto, menambahkan bahwa komunikasi dan konsolidasi lintas instansi sangat diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Korwil SPPG Kota Semarang sebagai koordinator perlu berkomunikasi baik dengan beberapa OPD. Kami juga baru tahu sudah ada Satgas MBG di Kota Semarang yang diketuai Wakil Wali Kota. Kami minta Satgas segera action dan koordinasi dengan semua pihak,” ujarnya.

Arya menilai, masih banyak kelompok sasaran yang belum tersentuh program MBG, termasuk pesantren, PAUD, TK, dan sekolah inklusi (SLB).

“Program ini bagus untuk perbaikan gizi anak, tapi harapan kami penerimanya harus merata. Jangan sampai masih ada yang belum mendapatkan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan penuh (controlling) dari Satgas MBG agar pelaksanaan program sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menimbulkan permasalahan seperti di daerah lain.

“Satgas harus melakukan kontrol penuh terhadap pelaksanaan MBG, mempercepat pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program di tingkat kota. harapanya satgas ini memastikan makanan yang bagikan berkualitas baik, aman dikonsumsi dan sesuai standar," tutupnya.