Banjir Pemalang Rusak Sekolah, DPRD Jateng Minta Pemulihan Pendidikan Diprioritaskan

KONTENSEMARANG.COM - Bencana banjir bandang di Kabupaten Pemalang beberapa waktu lalu tidak hanya mengakibatkan rumah penduduk tergenang air, tapi juga merusak sejumlah fasilitas pendidikan. Kondisi ini mengganggu aktivitas belajar siswa-siswi.

Dari pengalaman bencana di Pemalang tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengingatkan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh terhenti meski kondisi darurat melanda. Karena itu, pemulihan sektor pendidikan pascabencana alam juga harus jadi prioritas Pemerintah.

"Untuk pemulihan sektor pendidikan, perlu dipikirkan percepatan perbaikan sekolah dengan segala sarana dan prasarananya," ujar Mohammad Saleh.

"Kita harus bergerak cepat dan serius untuk memulihkan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana itu," tegasnya.

Lebih lanjut Mohammad Saleh mengemukakan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana tersebut sangat penting. Karena, dia tidak ingin anak-anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena keterlambatan penanganan.

"Siswa-siswi jangan sampai kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan, di lokasi pengungsian juga harus segera disediakan tiga kebutuhan seperti penyediaan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar bagi siswa, serta layanan dukungan psikososial untuk mempercepat kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam situasi darurat," terang Mohammad Saleh.

Pemulihan pendidikan di Jateng, menurut Mohammad Saleh, butuh partisipasi semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta, relawan, organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, dan lainnya. Partisipasi itu akan jadi landasan utama dalam percepatan penanganan pemulihan pendidikan pascabencana.

"Upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana harus terus dilakukan dengan mengedepankan semangat optimisme dan gotong royong," ujar Mohammad Saleh.

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar pascabencana tidak bisa diukur hanya dari kelas sudah berjalan. Tetapi dari apakah anak-anak merasa aman, mau hadir, mau berinteraksi, dan perlahan berani membangun mimpi mereka kembali.

"Evaluasi implementasi lapangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Itu agar pemulihan pembelajaran bukan sekadar administrasi formal," tandasnya. (*)