KONTENSEMARANG.COM – Arah pembangunan Kota Semarang dalam dua tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Pemerataan manfaat pembangunan, keterlibatan masyarakat, hingga kebijakan anggaran dinilai masih perlu dievaluasi agar pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu.
Persoalan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Media Online Semarang (FOMOS) bertajuk “Dua Tahun Pembangunan Kota Semarang: Apa yang Berubah, Siapa yang Diuntungkan, dan Ke Mana Arah Politik Anggaran?” yang digelar di Hotel Up Peak Semarang, Kamis (27/8/2026).
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Dr. Hj. Mila Karmilah, menyoroti sejumlah pembangunan di kawasan pesisir Semarang.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kawasan pesisir.
Salah satu pembangunan yang disorot adalah tanggul laut yang sejak awal diarahkan untuk membantu mengatasi kemacetan sekaligus mengurangi banjir. Namun, Mila menilai perencanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan masyarakat.
“Pembangunan yang sekarang ada ini bukan ditolak sebenarnya. Hanya masalahnya perencanaannya yang tidak partisipatif,” kata Mila dalam diskusi.
Menurut Mila, masyarakat kerap mengetahui proyek pembangunan ketika prosesnya sudah berjalan. Situasi tersebut dinilai membuat warga, terutama nelayan, memiliki ruang terbatas untuk menyampaikan kebutuhan maupun kekhawatiran mereka.
Ia juga menyoroti kemungkinan perubahan ekosistem pesisir akibat pembangunan tanggul laut. Kondisi tersebut, menurutnya, turut dirasakan masyarakat di Tambakrejo dan Bedono yang selama ini mengandalkan hasil laut sebagai sumber penghidupan.
Keberadaan kerang hijau menjadi salah satu contoh yang disampaikan Mila. Perubahan sirkulasi air akibat kawasan yang tertutup tanggul dinilai dapat memengaruhi habitat komoditas tersebut.
“Teman-teman nelayan Tambakrejo bilang semakin susah mencari kerang hijau. Kawasan yang tertutup oleh tanggul laut membuat kerang menjadi kecil-kecil,” ujarnya.
Selain tanggul laut, Mila menyoroti rencana reklamasi di kawasan Mangkang sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota Semarang.
Ia menilai rencana tersebut perlu mempertimbangkan kawasan tangkap nelayan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun.
Menurutnya, perdebatan mengenai pembangunan bukan sekadar soal menerima atau menolak proyek.
Hal yang lebih penting adalah memastikan proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak yang terdampak.
“Pembangunan hari ini adalah menguntungkan, mohon maaf, menguntungkan hanyalah investor. Investor itu siapa? Mereka adalah kapital yang punya uang,” katanya.
Mila juga meminta pembangunan di kawasan pesisir dikaji bersama dengan persoalan kawasan industri dan dampaknya terhadap lingkungan.
Ia menyinggung keberadaan puluhan kawasan industri di Kecamatan Sayung yang dinilai perlu dikaitkan dengan persoalan penurunan muka tanah atau land subsidence.
“Yang menyebabkan land subsidence bukan masyarakat, bukan nelayan, tetapi industri yang berada di kawasan pesisir,” ujarnya.
Sorotan terhadap arah pembangunan juga disampaikan Ronny Maryanto dari KP2KKN Jawa Tengah. Ia menilai pembangunan seharusnya memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya kelompok dengan kepentingan ekonomi.
Ronny menilai pemerintah perlu mempunyai konsep yang jelas dalam menangani persoalan banjir dan rob yang masih menjadi tantangan Kota Semarang.
“Semarang masih menghadapi persoalan rob dan banjir. Apakah pembangunan terkait penanganan rob dan banjir ini programnya sudah terkonsep dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir?” kata Ronny.
Menurutnya, penanganan banjir selama ini cenderung dilakukan secara reaktif. Ia mempertanyakan kesinambungan program antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan sebelumnya, termasuk realisasi rencana pembangunan penampungan air di kawasan hulu.
“Tidak ada konsep bagaimana membuat penampungan-penampungan di hulu. Meskipun ada rencana sebenarnya, implementasinya kapan?” ujarnya.
Selain infrastruktur, Ronny menyoroti tata kelola pemerintahan dan pengawasan penggunaan APBD. Menurutnya, persoalan korupsi yang pernah terjadi di masa lalu perlu menjadi pembelajaran dalam memperkuat transparansi pengelolaan pemerintahan.
“Jangan sampai anggaran ini hanya dikuasai oleh kroni-kroni tertentu seperti yang lalu,” katanya.
Ia menilai masyarakat sipil dan media memiliki posisi strategis dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran daerah.
“Teman-teman media ini juga sebagai fungsi kontrol. Memiliki informasi yang luas, memiliki data, dan bisa mencari data. Mungkin kita bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang,” ujarnya.
Sementara itu, politisi PSI Muhammad Farchan menyoroti mekanisme perencanaan pembangunan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Sebagai warga Semarang sekaligus mantan birokrat, Farchan mengatakan masih memiliki harapan terhadap pemerintah kota untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terarah.
Namun, ia mempertanyakan sejauh mana visi dan janji politik pemerintah telah diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga menjadi perhatian Farchan. Menurutnya, forum tersebut penting sebagai instrumen perencanaan dari bawah agar pembangunan tidak sepenuhnya ditentukan pemerintah.
“Musrenbang itu kunci sebagai bottom up. Kalau orang tidak peduli, sekarang adanya semua proyek langsung yang keluar dari pemerintah,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik terkait berbagai kebijakan pembangunan. Menurut Farchan, kurangnya penjelasan dapat memunculkan kebingungan sekaligus persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Komunikasi yang perlu dibangun di tingkat pemerintah,” katanya.
Farchan menilai pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada proyek fisik. Menurutnya, kebijakan pembangunan perlu kembali melihat karakter Semarang sebagai kota yang tumbuh dari fungsi pelabuhan dan aktivitas ekonomi.
Ia mengatakan pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki arah kebijakan pembangunan.
“Saya masih ada harapan sebagai warga Kota Semarang. Paling tidak tiga tahun ke depan masih ada waktu untuk berbenah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah bersama DPRD dapat mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Perlu telaah kembali kebijakan-kebijakan yang berbeda pada rakyat, tapi satu sisi bisa memberikan manfaat,” katanya.
Diskusi FOMOS tersebut kemudian mengarah pada pertanyaan mengenai politik anggaran Kota Semarang.
Apakah APBD telah diarahkan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat atau masih memberikan ruang yang lebih besar bagi kepentingan ekonomi dan investasi.
Pertanyaan tersebut menjadi benang merah FGD dalam mengevaluasi dua tahun pembangunan sekaligus melihat arah kebijakan Kota Semarang untuk beberapa tahun ke depan. (*)
