“Semarang masih menghadapi persoalan rob dan banjir. Apakah pembangunan terkait penanganan rob dan banjir ini programnya sudah terkonsep dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir?” kata Ronny.
Menurutnya, penanganan banjir selama ini cenderung dilakukan secara reaktif. Ia mempertanyakan kesinambungan program antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan sebelumnya, termasuk realisasi rencana pembangunan penampungan air di kawasan hulu.
“Tidak ada konsep bagaimana membuat penampungan-penampungan di hulu. Meskipun ada rencana sebenarnya, implementasinya kapan?” ujarnya.
Selain infrastruktur, Ronny menyoroti tata kelola pemerintahan dan pengawasan penggunaan APBD. Menurutnya, persoalan korupsi yang pernah terjadi di masa lalu perlu menjadi pembelajaran dalam memperkuat transparansi pengelolaan pemerintahan.
“Jangan sampai anggaran ini hanya dikuasai oleh kroni-kroni tertentu seperti yang lalu,” katanya.
Ia menilai masyarakat sipil dan media memiliki posisi strategis dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran daerah.
“Teman-teman media ini juga sebagai fungsi kontrol. Memiliki informasi yang luas, memiliki data, dan bisa mencari data. Mungkin kita bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang,” ujarnya.
Sementara itu, politisi PSI Muhammad Farchan menyoroti mekanisme perencanaan pembangunan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Sebagai warga Semarang sekaligus mantan birokrat, Farchan mengatakan masih memiliki harapan terhadap pemerintah kota untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terarah.
Namun, ia mempertanyakan sejauh mana visi dan janji politik pemerintah telah diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
