Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga menjadi perhatian Farchan. Menurutnya, forum tersebut penting sebagai instrumen perencanaan dari bawah agar pembangunan tidak sepenuhnya ditentukan pemerintah.
“Musrenbang itu kunci sebagai bottom up. Kalau orang tidak peduli, sekarang adanya semua proyek langsung yang keluar dari pemerintah,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik terkait berbagai kebijakan pembangunan. Menurut Farchan, kurangnya penjelasan dapat memunculkan kebingungan sekaligus persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Komunikasi yang perlu dibangun di tingkat pemerintah,” katanya.
Farchan menilai pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada proyek fisik. Menurutnya, kebijakan pembangunan perlu kembali melihat karakter Semarang sebagai kota yang tumbuh dari fungsi pelabuhan dan aktivitas ekonomi.
Ia mengatakan pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki arah kebijakan pembangunan.
“Saya masih ada harapan sebagai warga Kota Semarang. Paling tidak tiga tahun ke depan masih ada waktu untuk berbenah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah bersama DPRD dapat mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Perlu telaah kembali kebijakan-kebijakan yang berbeda pada rakyat, tapi satu sisi bisa memberikan manfaat,” katanya.
Diskusi FOMOS tersebut kemudian mengarah pada pertanyaan mengenai politik anggaran Kota Semarang.
