KONTENSEMARANG.COM - Lonjakan belanja negara akibat bencana dan subsidi energi bisa menjadi momentum emas untuk menggeser cara kita bergerak. TRANSPORTASI UMUM ADALAH JAWABANNYA.
Akhir pekan lalu, di hadapan para pengusaha dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Jumat (30/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kabar yang membuat banyak orang menghela napas. Kebutuhan belanja negara dalam APBN 2026 membengkak sekitar Rp300 triliun dari rencana awal Rp3.843 triliun.
Yang menarik, penyebabnya bukan program-program besar yang selama ini kerap jadi sorotan publik, seperti Koperasi Desa Merah Putih atau Makan Bergizi Gratis. Pembengkakan itu dipicu dua hal yang datang tanpa diundang: penanganan bencana alam serta tambahan subsidi dan kompensasi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Untuk bencana saja, sejak banjir dan longsor di Sumatera bagian utara hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah, negara telah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun. Sisanya banyak tersedot oleh subsidi dan kompensasi energi, seiring kenaikan harga energi dunia akibat konflik bersenjata di sejumlah kawasan.
Kabar baiknya, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan telah menggeser hampir Rp200 triliun anggaran dari pos yang kurang mendesak ke pos yang lebih penting. Hasilnya, kenaikan bersih belanja negara bisa ditekan menjadi sekitar Rp100 triliun, sehingga proyeksi belanja hingga akhir tahun berada di kisaran Rp3.942 triliun. Di sisi penerimaan, setoran pajak yang telah mencapai sekitar Rp1.600 triliun dengan pertumbuhan 24,1 persen memberi ruang bernapas yang cukup lega.
Suahasil juga jujur mengakui satu hal penting. Pemerintah tentu menginginkan subsidi yang lebih tepat sasaran, tetapi dalam jangka pendek subsidi masih diperlukan untuk menahan harga agar roda ekonomi tetap berputar.
Hampir setiap negara yang berhasil keluar dari jebakan subsidi BBM melakukannya bukan semata lewat kebijakan harga, melainkan dengan membangun alternatif. Dan alternatif paling ampuh adalah transportasi umum yang andal, nyaman, dan terjangkau.
Mari kita jujur melihat peta konsumsi energi kita. Sektor transportasi adalah salah satu pengguna BBM terbesar di negeri ini. Setiap liter Pertalite dan Solar bersubsidi yang dibakar di jalan raya pada dasarnya adalah uang negara yang menguap bersama asap knalpot.
Persoalannya, sebagian besar BBM itu dikonsumsi oleh kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Di kota-kota besar kita, sebuah mobil yang membawa satu atau dua orang bisa menghabiskan ruang jalan yang sama dengan belasan penumpang bus. Ia juga mengonsumsi BBM bersubsidi yang jauh lebih banyak per orang per kilometer.
Di sinilah letak paradoksnya. Subsidi BBM dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, mereka yang memiliki kendaraan lebih banyak dan lebih besar justru menikmati porsi subsidi lebih besar. Pekerja yang setiap hari naik angkutan umum menikmati subsidi itu secara tidak langsung, sementara pemilik beberapa mobil menikmatinya setiap kali mengisi tangki.
