Ada satu benang merah lain yang jarang dibicarakan. Dua penyebab pembengkakan belanja negara tahun ini, yaitu bencana dan energi, sebenarnya saling berkaitan dengan cara kita bergerak.
Sektor transportasi adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Semakin besar ketergantungan kita pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, semakin besar pula kontribusi kita pada perubahan iklim yang memperparah banjir, longsor, dan kekeringan. Dengan kata lain, setiap penumpang yang beralih ke bus dan kereta ikut meringankan beban anggaran bencana di masa depan, meski efeknya tidak instan.
Transportasi umum juga memainkan peran penting saat bencana terjadi. Di banyak negara, armada bus kota menjadi tulang punggung evakuasi warga dan distribusi bantuan. Sistem angkutan umum yang terkelola baik, dengan pusat kendali dan data armada yang terintegrasi, adalah aset ketahanan kota yang sangat berharga ketika keadaan darurat datang.
Ketahanan energi pun demikian. Negara yang warganya lebih banyak bergerak dengan transportasi umum, terlebih yang berbasis listrik, jauh lebih tahan terhadap guncangan harga minyak dunia. Ketika konflik di belahan dunia lain mengerek harga energi, dampaknya terhadap anggaran negara dan dompet warga tidak sebesar negara yang sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi berbahan bakar minyak. Elektrifikasi armada bus kota yang sudah dimulai di Jakarta adalah langkah tepat yang layak diperluas.
Para perencana transportasi mempunyai ungkapan yang sering dikutip dalam berbagai forum: KOTA YANG BAIK BUKANLAH KOTA TEMPAT ORANG MISKIN BISA MEMBELI MOBIL, MELAINKAN KOTA TEMPAT ORANG KAYA PUN MEMILIH NAIK TRANSPORTASI UMUM. Ungkapan ini kerap dikaitkan dengan mantan Wali Kota Bogota, Enrique Penalosa, dan MAKNANYA TERASA SEMAKIN RELEVAN BAGI INDONESIA HARI INI.
Angka Rp300 triliun memang besar. Namun, cara kita membacanya akan menentukan arah. Kita bisa melihatnya sebagai beban yang membuat cemas. Atau kita bisa melihatnya sebagai pengingat berharga bahwa MODEL MOBILITAS YANG SANGAT BERGANTUNG PADA BBM BERSUBSIDI MENYIMPAN RISIKO FISKAL YANG BESAR, sekaligus peluang untuk berbenah.
PEMERINTAH TELAH MENUNJUKKAN KELINCAHAN DALAM MENGELOLA ANGGARAN, mampu menggeser ratusan triliun rupiah tanpa membuat defisit lepas kendali. Penerimaan pajak tumbuh sehat. Pondasi transportasi umum sudah terbangun di banyak kota. Kementerian Perhubungan telah punya skema yang terbukti berjalan. Masyarakat pun, seperti yang kita lihat dari antrean tertib di stasiun MRT dan halte Transjakarta, siap beralih jika layanan yang tersedia memadai.
Semua bahan sudah ada di meja. Yang dibutuhkan adalah meraciknya menjadi satu kebijakan yang utuh dan konsisten: SUBSIDI ENERGI YANG PERLAHAN LEBIH TEPAT SASARAN, diiringi investasi berkelanjutan pada transportasi umum yang membuat warga punya pilihan lebih baik.
Bayangkan sepuluh tahun dari sekarang. Seorang pekerja di Medan atau Makassar berangkat kerja dengan bus listrik yang datang setiap lima menit, membayar dengan kartu yang sama untuk bus dan kereta, lalu berjalan kaki di trotoar yang teduh menuju kantornya. Ia tidak perlu memikirkan harga BBM, tidak terjebak macet, dan punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Di saat yang sama, NEGARA MENGHEMAT PULUHAN TRILIUN RUPIAH SETIAP TAHUN YANG BISA DIALIHKAN UNTUK PENDIDIKAN, kesehatan, atau mitigasi bencana.
Itu bukan mimpi. Seoul, Bogota, dan banyak kota lain sudah membuktikannya. INDONESIA, dengan modal yang kita miliki hari ini, PUNYA SEMUA ALASAN UNTUK MELAKUKANNYA, bahkan lebih baik.
