Menpan RB Puji Gaya Pemerintahan Kolaboratif Gubernur Ahmad Luthfi

KONTENSEMARANG.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi atas keberhasilannya membangun sistem collaborative government atau pemerintahan kolaboratif di daerahnya.

Rini menilai, pendekatan kolaboratif menjadi kunci penting dalam reformasi birokrasi dan percepatan program prioritas.

“Saya sepakat dengan yang disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi, bahwa collaborative government sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,” ujarnya dalam Rakor Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu (29/10/2025).

Ia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga akan mempercepat pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik.

“Kolaborasi ini perlu dijadikan budaya kerja. Setiap OPD di kabupaten dan kota harus saling mendukung agar program prioritas bisa terealisasi secara optimal,” tambah Rini.

Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi bukan sekadar memangkas struktur, tetapi juga mengubah cara kerja agar pelayanan publik lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat. Ia mencatat, hingga kini sudah ada 38 pemerintah provinsi, 318 pemerintah kabupaten, dan 82 pemerintah kota yang menyelesaikan penataan struktur organisasinya.

“Dari hasil survei, 53 persen responden menyatakan merasakan dampak positif dari penyederhanaan birokrasi. Jawa Tengah bahkan mencatat nilai di atas 90 dalam penilaian reformasi birokrasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, penataan kelembagaan di Jawa Tengah pada tahun 2025 melibatkan pengurangan jumlah OPD dari 35 menjadi 34, pengurangan tiga cabang dinas, serta penyederhanaan unit pelaksana teknis (UPT) dari 153 menjadi 139.

“Kita tidak sekadar mengecilkan struktur, tetapi memastikan setiap fungsi organisasi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Luthfi.

Menurutnya, semangat pemerintahan kolaboratif akan terus diperkuat di seluruh lini. Setiap program tidak lagi dijalankan satu OPD saja, melainkan melibatkan seluruh instansi sesuai kewenangannya, termasuk bekerja sama dengan instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat.

“Contohnya program pengentasan kemiskinan. Itu tidak bisa hanya dikerjakan Dinas Sosial, tapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan dinas lainnya. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.

Ahmad Luthfi menambahkan, pendekatan kolaboratif ini menjadi model pemerintahan modern yang mampu menjawab tantangan birokrasi dan menjadikan reformasi lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat.