Pemprov Jateng Siap Dukung Pemeriksaan BPK, Fokus pada Transparansi dan Kinerja
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dukung penuh pemeriksaan BPK sebagai langkah wujudkan clean government dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan dukungannya terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal itu disampaikan dalam entry meeting bersama BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Senin (13/10/2025).
Menurut Luthfi, pemeriksaan BPK merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan organisasi, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Objek dan materi pemeriksaan sudah jelas. Pemprov Jateng harus mendukung penuh, karena ini bermanfaat untuk memperbaiki kinerja keuangan dan organisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan ini justru menguntungkan karena dapat memberikan gambaran cepat mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan, mulai dari pengelolaan keuangan hingga kinerja pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menilai pemeriksaan BPK sebagai bentuk penilaian independen yang melengkapi evaluasi internal pemerintah.
“Assessment dari luar lebih cermat karena perspektifnya berbeda. Hasilnya bisa menjadi bahan perbaikan yang objektif,” jelasnya.
Sumarno juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD yang menjadi objek pemeriksaan agar memberikan data secara terbuka.
Dengan begitu, rekomendasi yang diberikan BPK benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia pun mengapresiasi BPK yang turut menilai program ketahanan pangan, karena masukan dari lembaga independen sangat penting untuk memperkuat kebijakan pemerintah daerah.
BPK Perwakilan Jawa Tengah sendiri melakukan pemeriksaan kepatuhan dan kinerja terhadap tujuh objek utama, meliputi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, aset milik daerah, pengadaan barang dan jasa, operasional RSUD dr Moewardi dan RSUD Prof dr Margono Soekarjo, operasional Bank Jateng, operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda), serta kinerja Pemprov Jateng dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pada September 2025.
Fokus pemeriksaan mencakup kegiatan yang bersumber dari anggaran tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025.
“Tujuannya untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Khusus untuk ketahanan pangan, pemeriksaan dilakukan secara tematik di seluruh provinsi, guna memastikan kebijakan yang ada sudah komprehensif dan mendukung kebutuhan masyarakat,” terangnya.
