Tingkatkan Akuntabilitas, Pemprov Jateng Luncurkan Aplikasi Pengelolaan BMD

Pemprov Jateng luncurkan aplikasi Sapubarbar untuk tingkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tingkatkan Akuntabilitas, Pemprov Jateng Luncurkan Aplikasi Pengelolaan BMD
Efisiensi dan Transparansi, Pemprov Jateng Perkuat Pengelolaan BMD Lewat Sapubarbar

KONTENSEMARANG.COM – Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan aplikasi Sistem Adminitrasi Pemenuhan Barang-Barang (Sapubarbar), guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah. 

Aplikasi ini diluncurkan oleh Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto didampingi Plt Biro Umum Setda Provinsi Jateng pada acara Rapat Koordinsi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Surakarta beberapa waktu lalu.

Inovasi ini merupakan salah satu bentuk hasil aksi perubahan yang digagas oleh Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Setda Provinsi Jateng, Sonny Ariska. Tujuannya untuk mendukung transformasi digital dalam proses pemenuhan kebutuhan BMD di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah melalui usulan kebutuhan dari masing-masing unit kerja.

Sebab, selama ini proses pengusulan dan pemenuhan kebutuhan barang di masing-masing bagian atau unit kerja dilakukan secara manual. Tak pelak, sering kali menimbulkan kendala seperti keterlambatan, duplikasi usulan, dan kesulitan dalam melakukan monitoring kebutuhan barang. 

Dhoni mengatakan, pengendalian dan manajemen risiko pada pengelolaan BMD dinilai sangat penting. Oleh karenanya, Sistem Sapubarbar ini dapat dapat memungkinkan dikendalikan dengan baik. 

Apalagi, lanjut Dhoni, sistem ini mampu menyederhanakan proses administrasi pengusulan kebutuhan barang secara terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data.

Melalui aplikasi ini, setiap unit kerja dapat mengajukan usulan kebutuhan barang secara online. Proses verifikasi, penelaahan, hingga penetapan pemenuhan dapat dilakukan secara real-time dan terdokumentasi dengan baik. 

“Dengan begitu, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperkuat transparansi pengelolaan BMD,” kata dia.

Menurut Dhoni, dengan sistem ini, pengambilan keputusan terkait pemenuhan barang dapat dilakukan berdasarkan data yang valid dan terintegrasi. Selain itu, aplikasi ini memudahkan dalam memantau kebutuhan barang antar-unit, meminimalisasi pemborosan, serta memastikan setiap pengadaan sesuai prioritas dan kebutuhan organisasi.

Dengan diluncurkannya aplikasi Sapubarbar, diharapkan seluruh bagian dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat segera beradaptasi dan memanfaatkan aplikasi ini secara optimal.