KONTENSEMARANG.COM - Mayjen TNI Sriyanto mengawali tugas barunya sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional dengan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Belum genap sebulan menjabat sebagai Wakil Kepala BPGMN setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026, Sriyanto mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat perlindungan ekosistem gambut dan mangrove. Salah satu perhatian utamanya adalah meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman karhutla yang terus menjadi persoalan berulang.
Pengalamannya sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat, termasuk dalam penanganan kebakaran di Taman Nasional Way Kambas, menjadi bagian dari rekam jejak yang dibawanya ke lembaga tersebut.
Selain memiliki pengalaman militer, Sriyanto dikenal melalui pendekatan yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan teritorial.
Dalam tugas barunya, pendekatan tersebut turut menjadi perhatian, terutama untuk menghubungkan upaya perlindungan lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut dan mangrove.
Mayjen TNI Sriyanto Siapkan Konsolidasi Karhutla di Palembang
Salah satu agenda yang disiapkan BPGMN adalah workshop konsolidasi dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Oktober 2026 di Hotel Swarnabumi, Palembang, Sumatera Selatan.
Workshop dirancang sebagai forum yang mempertemukan berbagai pihak untuk mengevaluasi penanganan karhutla sekaligus memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan.
Sejumlah pemangku kepentingan direncanakan terlibat, termasuk jajaran pimpinan BPGMN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kegiatan tersebut juga dirancang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akademisi Universitas Sriwijaya (Unsri), serta unsur swasta, antara lain PT Polaris dan Bank BRI.
Melalui forum tersebut, pengalaman penanganan di lapangan diharapkan dapat dipadukan dengan hasil evaluasi serta kemampuan teknologi yang dimiliki berbagai pihak.
Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi penanganan karhutla agar tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
Perhatian juga diarahkan pada pencegahan, pemantauan kondisi gambut, dan identifikasi potensi kebakaran sebelum meluas.
Jejak Karier Militer Sriyanto, Lulusan Akmil 1998
Sebelum dipercaya menjabat Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto menjalani perjalanan panjang dalam karier militer.
Ia merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari kecabangan Zeni dan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998.
Sepanjang pengabdiannya, Sriyanto pernah mendapatkan penugasan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Buton, Jambi, dan Lampung.
Pada 2020–2021, ia dipercaya menjabat Komandan Kodim 1413/Buton.
Kariernya kemudian berlanjut sebagai Komandan Kodim 0415/Jambi pada 2021–2022.
Setelah menyelesaikan penugasan tersebut, Sriyanto menduduki jabatan Asisten Logistik Kasdam II/Sriwijaya selama periode 2022–2023.
Ia selanjutnya bertugas sebagai perwira menengah di Denmabesad pada 2023–2025.
Sebelum memperoleh penugasan di BPGMN, Sriyanto menjabat Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam XXI/Radin Inten pada 2025–2026.
Selain pengalaman jabatan di dalam negeri, Sriyanto memiliki rekam jejak penugasan internasional.
Pada 2016, ia dipercaya menjadi Komandan Satuan Tugas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-M dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) MONUSCO.
Dari sisi pendidikan, Sriyanto juga memiliki latar belakang akademik di bidang hubungan internasional dan pertahanan.
Ia tercatat memiliki gelar Master of International Relations (MIR), Master of Arts (MA), serta Magister Pertahanan. Selain itu, ia juga menempuh pendidikan doktoral.
Pengalaman dalam berbagai penugasan militer dan pendidikan tersebut menjadi bagian dari latar belakang Sriyanto sebelum mendapatkan tanggung jawab baru di bidang pengelolaan lingkungan.
Dilantik Presiden Prabowo pada 15 Oktober 2026
Sriyanto resmi menjabat Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Prof. Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN.
Pengangkatan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/M Tahun 2026.
Dengan pelantikan itu, Sriyanto memperoleh tanggung jawab baru yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian lembaga tersebut adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan gambut.
Penanganan kawasan tersebut membutuhkan koordinasi berbagai lembaga karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan api, tetapi juga menyangkut kondisi lingkungan, pengelolaan lahan, dan aktivitas masyarakat.
Kedepankan Pendekatan Humanis saat Bertugas di Lampung
Salah satu pengalaman Sriyanto yang menjadi bagian dari rekam jejaknya adalah penataan aset negara ketika bertugas di lingkungan Kodam XXI/Radin Inten.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ia mengedepankan pendekatan yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
Sriyanto menekankan bahwa penataan aset milik negara tidak semestinya menimbulkan tekanan atau ketakutan di tengah warga.
Menurut pendekatan yang diterapkannya, penataan aset harus dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketenteraman masyarakat yang berada di sekitar wilayah terkait.
Selain memperhatikan hubungan dengan masyarakat, Sriyanto juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan teritorial.
Salah satu bentuknya adalah pelibatan mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Program tersebut mencakup sejumlah kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di antaranya penyediaan air bersih, konservasi alam, pendampingan sekolah luar biasa, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
Melalui keterlibatan mahasiswa dan masyarakat, kegiatan teritorial dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan di lapangan.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu gambaran pendekatan Sriyanto dalam menghubungkan tugas institusi dengan kepentingan masyarakat.
Pernah Terjun Langsung Menangani Kebakaran Way Kambas
Pengalaman Sriyanto dalam penanggulangan karhutla juga tercatat ketika kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Saat itu, ia turut terjun langsung dalam kegiatan pemadaman di sejumlah titik yang membutuhkan penanganan.
Operasi pemadaman dilakukan dengan dukungan berbagai sarana, antara lain dua mobil pemadam kebakaran, satu mobil tangki air, truk NPS, serta drone.
Keterlibatannya dalam penanganan kebakaran tersebut menjadi salah satu pengalaman lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya saat ini.
Namun, kebakaran di kawasan gambut memiliki karakteristik yang memerlukan perhatian khusus.
Penanganannya tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api di permukaan lahan, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai tingkat kelembapan gambut dan ketersediaan air.
Selain itu, tata kelola lahan serta aktivitas manusia di kawasan sekitar turut menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan.
Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran gambut membutuhkan koordinasi antarlembaga serta keterlibatan berbagai disiplin keilmuan.
Sriyanto Dorong Teknologi untuk Deteksi Dini Karhutla
Dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto memberikan perhatian terhadap penggunaan teknologi pemantauan lingkungan.
Menurutnya, sistem yang dikembangkan tidak cukup hanya digunakan untuk melihat atau mencatat kondisi kawasan gambut.
Informasi yang diperoleh harus dapat diolah menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan, menganalisis keterkaitan berbagai faktor, serta memperkirakan risiko yang mungkin muncul.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari penguatan workshop konsolidasi karhutla di Palembang 2026 yang dirancang untuk mengintegrasikan pengalaman penanganan lapangan dengan kemampuan teknologi.
Sriyanto menilai sistem pemantauan perlu memiliki kemampuan analisis agar data yang terkumpul dapat digunakan dalam pengambilan langkah pencegahan.
“Jadi kalau pembuatan kita hanya sekadar pemantauan, ya kurang pas. Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi,” ujar Sriyanto.
Menurutnya, kemampuan tersebut diperlukan agar petugas tidak hanya mengetahui adanya persoalan setelah kebakaran terjadi.
Dengan data yang dapat dianalisis, potensi gangguan di kawasan gambut diharapkan dapat dikenali lebih awal.
Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah mitigasi sesuai kondisi lapangan.
Kondisi Muka Air Gambut Jadi Salah Satu Indikator
Salah satu aspek penting yang disoroti Sriyanto adalah kondisi muka air di kawasan gambut.
Menurutnya, penurunan muka air di bawah ambang tertentu perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan kondisi lahan dan potensi kebakaran.
Informasi mengenai perubahan muka air harus dapat dipantau dan dianalisis agar langkah pencegahan dilakukan pada lokasi yang tepat.
Sriyanto mencontohkan upaya pembasahan gambut melalui pembangunan atau pemanfaatan sekat kanal.
Namun, tindakan tersebut membutuhkan pemetaan kondisi kawasan secara terperinci.
Dengan pemetaan yang baik, upaya pembasahan diharapkan dapat diarahkan ke lokasi yang memang membutuhkan penanganan.
Karena itu, pengembangan teknologi tidak hanya ditujukan untuk menampilkan data pemantauan, tetapi juga mendukung analisis kondisi lapangan.
Ingin Sistem Bisa Memprediksi Risiko Kebakaran
Sriyanto juga mendorong pengembangan teknologi deteksi dini kebakaran lahan gambut yang mampu memberikan perkiraan risiko sebelum suatu kejadian berlangsung.
Menurutnya, sistem pemantauan perlu dikembangkan agar dapat membantu memperkirakan kemungkinan kebakaran beberapa hari sebelumnya.
Kemampuan tersebut masih menjadi target pengembangan, bukan sistem yang dinyatakan telah tersedia secara menyeluruh.
Ia berharap penggunaan teknologi dapat memberikan waktu lebih panjang bagi petugas untuk menyiapkan langkah pencegahan.
Apabila risiko kebakaran dapat diketahui lebih awal, upaya mitigasi dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.
Selain mendukung penanganan lingkungan, informasi tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan perlindungan bagi masyarakat.
Dalam keadaan tertentu yang membutuhkan evakuasi, data hasil pemantauan diharapkan dapat membantu petugas menentukan lokasi aman bagi warga.
Dengan demikian, teknologi tidak hanya diarahkan untuk mendukung pemadaman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bagi masyarakat.
Pengelolaan Gambut Harus Memberikan Manfaat Ekonomi
Selain memperkuat perlindungan lingkungan, Sriyanto menilai pengelolaan gambut dan mangrove harus memperhatikan kehidupan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kawasan gambut memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan tanpa hanya bergantung pada komoditas perkebunan seperti kelapa sawit.
Salah satu komoditas yang dinilainya memiliki peluang pengembangan adalah sagu.
Tanaman tersebut juga berkaitan dengan upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain sagu, Sriyanto menyebut jelutung sebagai tanaman yang memiliki potensi ekonomi karena getahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.
Sementara itu, pengembangan kawasan mangrove juga dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
Beberapa pilihan yang disorotnya meliputi perikanan yang tidak merusak ekosistem dan pengembangan kegiatan pariwisata.
“Gambut dan mangrove itu terkait dengan kehidupan masyarakat. Jadi ada potensi ekonomi yang luar biasa di gambut,” katanya.
Sriyanto menilai upaya menjaga kelestarian lingkungan akan lebih efektif apabila masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar turut merasakan manfaat ekonomi.
Karena itu, pengelolaan gambut dan mangrove perlu memperhatikan hubungan antara pelestarian ekosistem dan kebutuhan penghidupan masyarakat.
Pencegahan Karhutla Perlu Melibatkan Masyarakat Desa
Dalam pandangan Sriyanto, keberhasilan pengelolaan gambut tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah atau pengawasan oleh petugas.
Keterlibatan masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar menjadi bagian penting dalam upaya menjaga lingkungan.
Menurutnya, pendekatan pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan hanya melalui larangan membakar lahan.
Masyarakat juga membutuhkan pendampingan, penyuluhan, serta pengenalan alternatif kegiatan usaha yang lebih aman bagi ekosistem.
Melalui pendekatan tersebut, warga diharapkan memiliki kesempatan memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian kawasan.
Sriyanto memandang masyarakat desa sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaan gambut dan mangrove.
Keterlibatan mereka diperlukan karena masyarakat memiliki hubungan langsung dengan lingkungan tempat tinggal dan aktivitas ekonominya.
Ia berharap warga tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga terlibat dalam menjaga kawasan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, upaya pencegahan karhutla dapat berjalan bersama dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang memperhatikan kondisi lingkungan.
Kolaborasi Jadi Arah Penguatan Pengelolaan Gambut
Pengalaman militer, kegiatan teritorial, dan keterlibatan dalam penanganan kebakaran menjadi bagian dari bekal Mayjen TNI Sriyanto dalam menjalankan tugas baru di BPGMN.
Setelah resmi dilantik pada 15 Oktober 2026, ia mulai mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Konsolidasi yang direncanakan berlangsung di Palembang pada 29–30 Oktober 2026 menjadi salah satu agenda untuk mempertemukan pemerintah, lembaga terkait, akademisi, dan sektor swasta.
Selain meningkatkan koordinasi, Sriyanto memberikan perhatian pada pengembangan teknologi yang mampu mengolah informasi lingkungan menjadi dasar analisis risiko kebakaran.
Upaya tersebut diharapkan mendukung pencegahan lebih awal, termasuk melalui pemantauan kondisi muka air gambut dan pemetaan kebutuhan pembasahan kawasan.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antara perlindungan lingkungan dan penghidupan masyarakat.
Pengembangan sagu, pemanfaatan jelutung, perikanan yang memperhatikan kelestarian mangrove, serta pariwisata menjadi beberapa potensi ekonomi yang disorotnya.
Melalui pendekatan yang menggabungkan teknologi, koordinasi lembaga, dan keterlibatan masyarakat, Sriyanto mendorong agar pengelolaan gambut dan mangrove tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran setelah terjadi.
Pencegahan karhutla gambut diharapkan dapat diperkuat sejak awal, bersamaan dengan upaya menjaga ekosistem dan mengembangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitarnya. (*)
