Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Prof. Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN.
Pengangkatan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/M Tahun 2026.
Dengan pelantikan itu, Sriyanto memperoleh tanggung jawab baru yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian lembaga tersebut adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan gambut.
Penanganan kawasan tersebut membutuhkan koordinasi berbagai lembaga karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan api, tetapi juga menyangkut kondisi lingkungan, pengelolaan lahan, dan aktivitas masyarakat.
Kedepankan Pendekatan Humanis saat Bertugas di Lampung
Salah satu pengalaman Sriyanto yang menjadi bagian dari rekam jejaknya adalah penataan aset negara ketika bertugas di lingkungan Kodam XXI/Radin Inten.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ia mengedepankan pendekatan yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
Sriyanto menekankan bahwa penataan aset milik negara tidak semestinya menimbulkan tekanan atau ketakutan di tengah warga.
Menurut pendekatan yang diterapkannya, penataan aset harus dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketenteraman masyarakat yang berada di sekitar wilayah terkait.
