KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan ekosistem gambut di empat provinsi yang dinilai memiliki risiko tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang.
Upaya ini dilakukan dengan memperbaiki kondisi lahan agar tetap lembap melalui penyekatan kanal, penimbunan saluran air, serta pengembangan lahan menjadi kawasan produktif.
Empat wilayah yang menjadi sasaran awal program tersebut meliputi Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
Penetapan prioritas didasarkan pada catatan kejadian kebakaran berulang, khususnya di kawasan yang sudah mengalami kebakaran hingga dua atau tiga kali.
Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Mayjen TNI Sriyanto, menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan wilayah rawan sekaligus menyusun tahapan penanganan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan BPGMN di Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jumat (6/11/2026).
"Jadi, secara prinsip yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi kita sudah mulai memetakan. Kita sudah susun prioritas," kata Mayjen TNI Sriyanto.
Ia menjelaskan, penanganan gambut membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BNPB, hingga BMKG.
Pelaksanaan program pemulihan tersebut direncanakan mulai berlangsung pada pekan berikutnya setelah rencana kegiatan dan koordinasi antarlembaga diselesaikan.
Fokus awal diarahkan pada kawasan yang memiliki catatan kebakaran berulang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya karhutla kembali.
Penyekatan Kanal Jadi Upaya Menjaga Gambut Tetap Basah
Kepala BPGMN, Prof. Satyawan Pudyatmoko, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat lahan gambut mudah terbakar adalah berkurangnya kandungan air akibat keberadaan kanal atau saluran pembuangan air.
Saluran tersebut dapat mempercepat keluarnya air dari kawasan gambut sehingga cadangan air di dalam tanah terus menurun. Kondisi ini membuat lahan mengering dan semakin rentan terbakar, terutama saat musim kemarau.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan melakukan pembasahan kembali melalui pembangunan sekat kanal. Infrastruktur ini berfungsi memperlambat aliran air sehingga kelembapan gambut dapat dipertahankan.
"Satu, dengan membuat sekat kanal. Jadi, saluran yang ada itu kita buat sekat agar airnya tidak mengalir secara deras, tapi tertahan di ekosistem gambut," kata Prof. Satyawan.
Selain membuat sekat, pemerintah juga menyiapkan penimbunan kanal yang berada di kawasan lindung. Langkah ini bertujuan menghentikan aliran air keluar secara berlebihan agar cadangan air di dalam ekosistem gambut tetap terjaga.
Satyawan menegaskan, pemulihan tata air menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kebakaran. Lahan gambut yang memiliki kelembapan terjaga dinilai lebih mampu mengurangi risiko muncul dan meluasnya api.
Lahan Gambut Bekas Terbakar Diarahkan Menjadi Kawasan Produktif
Pencegahan karhutla tidak hanya dilakukan melalui perbaikan kondisi lingkungan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
Menurut Prof. Satyawan, kawasan gambut yang terbengkalai dan berulang kali terbakar perlu dioptimalkan kembali melalui kegiatan produktif. Salah satu caranya dengan menanam komoditas yang mampu tumbuh dan beradaptasi di lingkungan lahan basah.
Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat tetap memperoleh penghasilan tanpa harus mengeringkan kawasan gambut untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
"Dengan tanaman-tanaman yang bisa beradaptasi dengan lahan basah. Sehingga kalau dia terkelola dengan baik, tetap basah, ada penghasilan dari situ yang bisa didapat oleh masyarakat, maka risiko terjadinya kebakaran itu bisa berkurang," ujarnya.
Melalui pengelolaan tersebut, pemerintah ingin memastikan pemulihan ekosistem berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, kebutuhan ekonomi warga tidak bertentangan dengan upaya menjaga kelestarian gambut.
Pembangunan Embung Disiapkan untuk Menopang Pasokan Air
Selain penyekatan dan penimbunan kanal, BPGMN juga merencanakan pembangunan infrastruktur penampungan air untuk mendukung pemulihan gambut. Wakil Kepala BPGMN Mayjen TNI Sriyanto menyebut upaya tersebut akan dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah embung untuk menampung air hujan. Air yang tersimpan nantinya dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau sehingga ketersediaan air di kawasan sekitar tetap terjaga.
Sriyanto menjelaskan, sumber air di wilayah tanah mineral dapat membantu menyuplai kebutuhan air menuju kawasan gambut, terutama melalui jaringan irigasi yang tersedia.
Dengan dukungan infrastruktur tersebut, proses pembasahan lahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan.
Ia juga menilai upaya pencegahan melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan sumber air dapat lebih efisien dibandingkan hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran meluas.
Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi water bombing yang membutuhkan dukungan operasional besar.
Melalui kombinasi penyekatan kanal, pembasahan lahan, pembangunan embung, dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif, BPGMN menargetkan risiko kebakaran gambut berulang dapat ditekan.
Pemerintah pun mendorong keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam program tersebut. Dengan demikian, pemulihan gambut tidak hanya berfokus pada pencegahan karhutla, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. (*)
