Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat tetap memperoleh penghasilan tanpa harus mengeringkan kawasan gambut untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
"Dengan tanaman-tanaman yang bisa beradaptasi dengan lahan basah. Sehingga kalau dia terkelola dengan baik, tetap basah, ada penghasilan dari situ yang bisa didapat oleh masyarakat, maka risiko terjadinya kebakaran itu bisa berkurang," ujarnya.
Melalui pengelolaan tersebut, pemerintah ingin memastikan pemulihan ekosistem berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, kebutuhan ekonomi warga tidak bertentangan dengan upaya menjaga kelestarian gambut.
Pembangunan Embung Disiapkan untuk Menopang Pasokan Air
Selain penyekatan dan penimbunan kanal, BPGMN juga merencanakan pembangunan infrastruktur penampungan air untuk mendukung pemulihan gambut. Wakil Kepala BPGMN Mayjen TNI Sriyanto menyebut upaya tersebut akan dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah embung untuk menampung air hujan. Air yang tersimpan nantinya dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau sehingga ketersediaan air di kawasan sekitar tetap terjaga.
Sriyanto menjelaskan, sumber air di wilayah tanah mineral dapat membantu menyuplai kebutuhan air menuju kawasan gambut, terutama melalui jaringan irigasi yang tersedia.
Dengan dukungan infrastruktur tersebut, proses pembasahan lahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan.
Ia juga menilai upaya pencegahan melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan sumber air dapat lebih efisien dibandingkan hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran meluas.
Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi water bombing yang membutuhkan dukungan operasional besar.
