“Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”, Jurus Kolaboratif Pemprov Jateng Tangani Backlog Perumahan

KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan sebagai upaya mempercepat penanganan backlog perumahan. Program tersebut diresmikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Kabupaten Banyumas, Sabtu (14/2/2026).

Taj Yasin menjelaskan, program tersebut mengusung pendekatan kolaboratif untuk menjawab berbagai persoalan perumahan di Jawa Tengah, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah hingga warga dengan kondisi hunian tidak layak.

“Jadi kita juga memberikan bantuan-bantuan seperti RTLH, kemudian masyarakat yang belum memiliki rumah kita fasilitasi melalui rumah subsidi. Ada juga penanganan bedah rumah yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, dan masuk dalam program Jawa Tengah,” ujar Taj Yasin.

Pelaksanaan program melibatkan sejumlah pihak, antara lain Baznas, BKK, Bank Jateng, serta dukungan pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi tersebut dinilai efektif dalam menekan angka backlog perumahan.

“Alhamdulillah, Jawa Tengah juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, sebagai provinsi dengan capaian terbanyak dalam penanganan backlog perumahan,” tambahnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan program ini dirancang sebagai solusi menyeluruh untuk sektor perumahan, sekaligus menjadi wujud komitmen kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam pembangunan perumahan di Jawa Tengah.

Ia menjelaskan, bagi MBR yang memiliki penghasilan namun belum mempunyai rumah, pemerintah menyediakan skema rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan BPHTB dan BPPT.

“Untuk MBR yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, kami bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Oemah Lestari. Ini menjadi solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak,” jelas Boedyo.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), menyediakan relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

“Semua ini kita lakukan sesarengan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pelaku usaha melalui CSR, hingga Baznas, dikemas dalam satu payung besar program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan,” ujarnya.

Boedyo berharap program tersebut dapat memberikan manfaat luas dan mendorong masyarakat untuk aktif mencari informasi serta berkonsultasi jika menghadapi persoalan perumahan.

“Ini adalah program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan, dan segera berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan,” pungkasnya. (*)