Pemprov Jateng Perkuat Fiskal 2026, Pendapatan Daerah dan Efisiensi Jadi Fokus
Pemprov Jateng siapkan strategi fiskal 2026 dengan genjot pendapatan daerah dan efisiensi belanja demi menjaga stabilitas APBD.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan langkah penguatan fiskal untuk menjaga stabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Strategi ini difokuskan pada optimalisasi pendapatan daerah sekaligus pengendalian belanja agar tetap efisien dan tepat sasaran.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kinerja pengelolaan anggaran Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang solid dan menjadi yang terbaik di Pulau Jawa. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp23,76 triliun, sedangkan realisasi belanja berada di angka Rp23,87 triliun.
Meski terdapat selisih belanja sekitar Rp109,24 miliar, kondisi kas daerah tetap dalam posisi aman. Hal tersebut ditopang oleh realisasi pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar, sehingga sisa anggaran yang tersedia masih mencapai Rp467,70 miliar.
Berkaca dari capaian tersebut, Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penajaman program pada 2026 dengan menempatkan efisiensi sebagai prioritas utama. Penataan ini diperlukan agar belanja daerah dan pengelolaan dana transfer tetap terkendali di tengah tantangan ekonomi.
"Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga," ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA 2025 dan percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Kota Semarang, Selasa, 10 Februari 2026.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat guna untuk mencegah defisit serta pemborosan. Salah satu perhatian utama adalah penyelesaian piutang pajak dari sektor opsen pajak yang dinilai masih memiliki potensi besar.
Selain itu, Luthfi mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, orientasi BUMD harus berfokus pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi Pemprov, bukan untuk Gubernur atau Sekda secara pribadi. Orientasinya harus hasil untuk kemakmuran masyarakat," tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa percepatan pendapatan dan efisiensi belanja menjadi kunci menjaga kesehatan fiskal daerah. Sepanjang 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 96,38 persen dari target yang ditetapkan.
Ia mengakui, tantangan pendapatan cukup berat, khususnya dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penurunan penerimaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional terkait kendaraan listrik yang membebaskan biaya BBNKB.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal pada 2026, Pemprov Jateng menyiapkan langkah penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar melalui dua strategi utama. Pertama, optimalisasi pendapatan dengan menitikberatkan pada peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dengan menginstruksikan seluruh OPD melakukan peninjauan ulang terhadap program kerja, tanpa mengurangi capaian target kinerja utama yang telah ditetapkan.
