DPRD Kota Semarang Pastikan APBD 2025 Pro Masyarakat, Siap Kawal Aspirasi Warga

KONTENSEMARANG.COM – DPRD Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Tujuannya agar setiap rupiah anggaran benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusmam, menyatakan dewan akan berdiri di sisi masyarakat dan menjadi saluran utama penyampaian aspirasi warga.

“Semangat kami sama, supaya kebijakan pemerintah dan APBD benar-benar pro masyarakat. Kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya usai menghadiri Talk Show DPRD Kota Semarang, Rabu (17/9/2025).

Pilus, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa dewan akan terus menyoroti penggunaan APBD agar menyentuh langsung kehidupan warga serta melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan.

Dorong Partisipasi Masyarakat

DPRD juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun saran.

“Kami terbuka menerima suara dari warga. Jangan diam, karena itu bisa jadi masalah ke depan. Kami sudah menyediakan kanal dan ruang pertemuan. Kalau suara masyarakat disampaikan, insyaallah masalah bisa dicegah,” jelas Pilus.

Ia mencontohkan, penggunaan APBD tahun 2025 sudah mulai dirasakan masyarakat, antara lain melalui program bantuan operasional RT sebesar Rp25 juta per tahun, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur.

“Meski masih ada kekurangan karena program baru, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Yang penting jangan sampai menyulitkan pelaksanaan di tingkat bawah,” tambahnya.

APBD Semarang 2025 Capai Rp6,4 Triliun

Sekretaris Bappeda Kota Semarang, M Luthfi Eko Nugroho, menyebut APBD 2025 mencapai Rp6,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, operasional BRT, rumah pompa, hingga sektor pendidikan.

“Penyusunan anggaran dilakukan dari bawah dengan melibatkan masyarakat, melalui Musrenbang, sebelum diputuskan dan disahkan bersama dewan,” jelasnya.

Masukan Akademisi untuk Peningkatan Layanan Publik

Akademisi sekaligus pengamat ekonomi Universitas Diponegoro, FX Sugianto, menilai pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan, pengelolaan sampah, dan pendidikan swasta.

Menurutnya, alokasi belanja pegawai sebaiknya seimbang dengan pembangunan layanan publik. “Pasar tradisional butuh dibenahi agar lebih nyaman, begitu juga layanan transportasi BRT perlu diperluas hingga wilayah pinggiran,” paparnya.

Dengan pengawasan DPRD, dukungan masyarakat, serta masukan dari akademisi, pengelolaan APBD Kota Semarang diharapkan semakin transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga.