Suharsono: Pembangunan Harus Dirasakan Warga di Semua Kelurahan

KONTENSEMARANG.COM - DPRD Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. Wakil Ketua DPRD Suharsono menyampaikan bahwa pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, harus dirasakan langsung oleh masyarakat di semua kelurahan.

Dalam Dialog Interaktif bertajuk “Menentukan Arah Kebijakan Publik Pemerintah Kota Semarang” yang digelar di Hotel Metro Park View Kotalama, Selasa (9/9/2025), Suharsono menjelaskan bahwa RPJMD Kota Semarang memprioritaskan pelayanan publik yang merata. Setiap kelurahan dianggarkan minimal Rp 1 miliar sebagai bentuk komitmen agar manfaat pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di 177 kelurahan.

“Kalau ada wilayah yang belum merasakan pembangunan secara merata, kami akan menyerap aspirasi warga dan menyampaikannya ke dinas terkait. Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di tengah kota,” ujar Suharsono.

Ia juga menyoroti pertumbuhan kawasan seperti Mijen dan Gunungpati yang mulai menjadi pusat keramaian baru. Menurutnya, pengembangan wilayah pinggiran akan mendorong pergerakan ekonomi lokal yang lebih dinamis.

Pemerintah Kota Semarang turut merealisasikan kebijakan populis, salah satunya dengan memberikan dana operasional sebesar Rp 25 juta per tahun untuk setiap RT dan Rp 3 juta untuk setiap RW. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk program Semarang Bersih dan penanganan sampah rumah tangga.

“Dana ini sangat membantu warga, baik untuk kegiatan sosial maupun mengurangi beban iuran sampah,” tambah Suharsono.

Penjabat Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, pendekatan dari bawah atau bottom-up akan membuat kebijakan lebih tepat sasaran.

“Kami ingin pembangunan berjalan sinergis antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Budi juga menyoroti tantangan pengelolaan sampah yang dihadapi kota besar. Pemerintah berupaya menyelesaikan masalah ini dari hulu, yakni rumah tangga, dengan harapan masyarakat bisa lebih aktif dalam pengelolaan sampah yang juga berdampak secara ekonomi.

Sementara itu, akademisi Administrasi Publik dari Undip, Prof Hardi Warsono, mengingatkan bahwa kebijakan publik harus ditopang oleh sistem perencanaan yang kuat dan terintegrasi. Ia menyoroti keluhan warga terkait banjir, rob, pengelolaan sampah, serta perlunya transparansi dalam proyek strategis agar kepercayaan publik tetap terjaga.